Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan, dirinya mengkhawatirkan kapabilitas SDM pada tingkat desa dalam mengelola dana desa sebesar Rp. 1 Miliar.

"kekhawatiran seringkali menjadi suatu yang selalu kita cemaskan dimana uang 1 miliar untuk desa dapat efektif atau tidak jika di kelola oleh desa,"ujar Abdul saat Raker dengan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Marwan Jafar, dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis, di Gedung DPR, Rabu, (10/2).

Menurutnya, ini merupakan pertama kali diterapkan dan tantangannya yaitu bagaimana meningkatkan kapasitas SDM sampai pada tingkat desa. "Jadi sudah saatnya masyarakat desa diberdayakan SDMnya dan perlu adanya pendampingan aparat sampai tingkat desa,"jelasnya.

Anggota DPR Umar Arsal (F-PD) mengatakan, saat ini banyak Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih terdapat daerah atau desa tertinggal yang masih membutuhkan pembinaan dari pusat. "Untuk pembinaan perlu adanya kerjasama dengan kampus di daerah-daerah khususnya program pendampingan bagi desa, selain itu perlu adanya batasan desa mana saja yang masih perlu dibina,"paparnya.

Sementara, Miryam S. Haryani (F-Hanura) meminta anggaran pendamping bagi desa dihilangkan saja. Alasannya, sudah saatnya memberikan ruang untuk kepala desa dan jajarannya untuk mengelola anggaran desa tersebut. "Sudah saatnya berikan ruang untuk kepala desa dan jajarannya untuk mengelolanya,"terangnya. (Sugeng), foto : riska arinindya/hr.